banner 728x250

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka Dilaporkan Ke KPK

  • Share
banner 468x60

SOLO | MITRA DIALOG – Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka merespons pelaporan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi dan pencucian uang. Laporan itu dilayangkan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga merupakan aktivis ’98, Ubedilah Badrun, Senin (10/1/2022). Bukan hanya Gibran, adiknya yakni Kaesang Pangarep juga dilaporkan.

” tak masalah bila dilaporkan, dan menyatakan siap memberi keterangan bila dipanggil KPK” Ujarnya (11/1/2022) di Solo.

banner 336x280

Lebih lanjut Gibran Rakabuming Raka menyatakan “dilaporkan ya silahkan dilaporkan. Kalau salah ya kami siap untuk Hadir ke gedung merah putih (KPK),” tegasnya.

KPK Respons Laporan Dugaan Korupsi yang Seret Gibran & Kaesang Putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu pun mengaku tidak tahu-menahu duduk soal kasus yang diperkarakan. Sejak mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo di tahun 2019 lalu, Gibran melimpahkan urusan bisnis kepada adiknya Kaesang Pangarep.

“Masalah pembakaran hutan nanti takon (tanya) Kaesang wae (saja), siap menjalani proses jika KPK hendak mengusut kasus tersebut. Dicek saja, kalau ada yang salah ya silakan dipanggil. Salahe apa ya dibuktikan. Ngono wae (gitu aja),” papar Gibran

Mendapatkan pernyataan dari Kaesang terkait pelaporan di KPK tersebut.

Sementara itu Ubedilah mendatangi markas KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin siang. Ubed melaporkan dua putra Jokowi itu terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Gibran dan Kaesang dituding memiliki relasi bisnis dengan anak petinggi PT SM. PT SM sendiri merupakan induk dari PT PMH yang terlibat dalam kasus pembakaran hutan di tahun 2015 silam.

KPK Respons Laporan Dugaan Korupsi yang Seret Gibran & Kaesang. Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri memastikan pihaknya akan mempelajari laporan tersebut.

KPK akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat tersebut. Tentu dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan ini,ujar Ali Fikri melalui keterangan tertulis.

Ali Fikri menjelaskan verifikasi penting dilakukan guna menentukan aduan tersebut termasuk tindak pidana korupsi atau bukan. Verifikasi pun dilakukan untuk memastikan laporan itu ranah kewenangan KPK atau bukan.

“KPK juga secara proaktif akan menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan yang dilaporkan” terang Ali Fikri.

Apabila aduan tersebut menjadi kewenangan KPK tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sambung juru bicara berlatar belakang jaksa tersebut. (Rmd/Tim).

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishIndonesian