banner 728x250

Plt Kadinkes Mengadukan AN Ke Polres Indramayu

  • Bagikan

INDRAMAYU II MITRA DIALOG – Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Indramayu, Wawan Ridwan mengadukan Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, Anggi Noviah (AN) ke Polres Indramayu, Rabu (19/01/2022) malam. AN sebelumnya diadukan oleh salasatu masyarakat, Edi Sugianto.

AN diadukan akibat unggahan status di akun media sosialnya yang berisi tentang pemutusan kerja 11 Tenaga Tidak Tetap (PTT) / tenaga honorer di Klinik Putra Remaja tanpa alasan yang jelas serta ucapan terima kasih kepada Plt Kadinkes yang telah membuat 11 orang PTT kehilangan job.

Salasatu kuasa hukum, Wawan Ridwan, Toni RM dari Kantor Hukum Toni, SH, MH & Patrner mengatakan dalam postingan itu, AN menyebut-nyebut nama Plt Kadinkes bahkan menyudutkannya dan terkesan Plt Kadinkes yang memberhentikan PTT tersebut. Padahal kata dia, Plt Kadinkes Indramayu tidak pernah melakukan pemberhentian melainkan karena memang masa kerja (kontrak kerja) mereka habis sesuai surat penetapan dari Kadinkes yang lama. Kontrak itu sambungnya berlaku satu tahun terhitung Januari hingga 31 Desember 2021. Hal itu sesuai kemampuan anggaran di dinas tersebut.

“Jadi bukan diberhentikan melainkan karena memang masa kerja mereka (PTT) telah habis terhitung 31 Desember 2021,” kata dia disalasatu caffe di Indramayu, Kamis (20/01/2022).

“Setelah dikaji tidak sesuai fakta, tidak benar apalagi secara utuh menyudutkan dan menyerang pribadi atau instansi, apalagi disebut namanya sehingga cukup alasan untuk dilaporkan,” kata Toni.

Dia menjelaskan, di Klinik Putra Remaja pada tahun 2021 ada 25 PTT atau tenaga honorer, ada SKnya jangka waktu 12 bulan. Dari 25 PTT itu masih ada 15 orang yang dipilih Kepala Puskesmas Margadadi selaku induk kerja klinik untuk ditugaskan lagi dengan sumber anggaran 2022 dari puskesmas. Sementara yang 10 orang tidak dipekerjakan lagi untuk menghemat anggaran.

“Jadi bukan 11 PTT sesuai cuitan AN di medsos tetapi tinggal 10, dan mereka bukan diberhentikan tapi tidak dipekerjakan lagi. Jika AN menulis diberhentikan itu salah,” tandasnya.

Hal serupa dikatakan, kuasa hukum lainnya, Tommy Sugih. Menurutnya, pengangkatan PTT selama satu tahun. Hal itu sambungnya sejalan dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 8 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ Tanggal 10 Januari 2013 Tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer bagi Gubernur dan Bupati/Walikota se – Indonesia serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Pemkab Indramayu secara bertahap menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Dan jika Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota apabila melakukan rekrutmen PTT akan kena sanksi. Dan pemerintah pusat belakangan ini semakin keras tentang pelarangan rekrutmen tersebut, karena pemerintah telah merubah melalui rekutmen PNS dan PPPK,” bebernya.

Ia menambahkan, tim advokasi pelapor akan mengawal aduan itu supaya ada kebenaran. (duliman)

banner 336x280
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

EnglishIndonesian